SONNYTV.NET, Bungo – Polemik pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) tahun anggaran 2024 kian menyesakkan dada para kepala desa di Kabupaten Bungo. Hingga kini, dana yang dijanjikan tak kunjung menyentuh rekening pemerintah desa.
Skema awal pencairan BKBK seharusnya jelas Rp100 juta per desa, dicairkan 70 persen di tahap I dan 30 persen di tahap II. Namun yang terjadi justru terbalik. Pemerintah Provinsi Jambi pada tahap pertama hanya mencairkan 30 persen, sementara 70 persen sisanya hingga kini belum dibayarkan hingga sekarang.
“Kami sudah membayar guru ngaji, pegawai syarak dan pembayaran lainnya, berharap penggantinya nanti dari dana BKBK, tapi sampai saat ini belum juga dibayar dan dilunaskan,”ujar Rio Dusun Peninjau Afrizal.
Situasi ini membuat para Datuk Rio di Kabupaten Bungo ada sebagian harus menutup biaya program dengan Dana Desa (DD), bahkan sampai berutang. Risiko hukum pun mengintai, karena penggunaan DD di luar peruntukan bisa menjadi masalah di kemudian hari.
“Kalau dana tidak segera cair, kami bisa terjerat aturan. Sementara masyarakat menunggu janji program yang sudah kami jalankan, kami dituntut harus merealisasikan dengan kebijakan yang berisiko tinggi, bahkan banyak kades yang berutang demi laporan realisasi BKBK, ” ungkap Rio Afrizal.
Ketidakjelasan pencairan ini membuat keresahan semakin dalam. Di lapangan, program desa terancam mandek, sementara kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa ikut tergerus.
Reporter : STV
