SONNYTV.NET, Bungo – Meski Pemerintah Pusat memberikan bantalannya setelah keputusan Kebijakan menaikan Harga BBM, seperti yang telah di umumkan beberapa waktu lalu.

Adanya penambahan bantuan sosial senilai Rp 24,17 triliun. Bantuan tersebut berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga, bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dan bantuan lewat pemerintah daerah sebesar Rp 2,17 triliun.

Namun tidak mengubah sikap politik PKS dalam menyuarakan suara rakyat dengan penolakan kenaikan harga BBM. Lantas benarkah suara rakyat yang diperjuangkan?.

Ketua Fraksi PKS DPRD Bungo Dharmawan membeberkan ulasan sebenarnya mengapa PKS kuat menolak kenaikan BBM. Ia menyebut PKS Diberi kepercayaan masyarakat luas untuk menyampaikan aspirasinya dan ikut menyuarakan apa yang tidak diinginkan oleh masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah. Seperti kenaikan harga BBM tersebut tentunya bisa memicu lonjakan inflasi atau kenaikan harga barang.

“Akibatnya daya beli masyarakat bisa tertekan yang berdampak pada menurunnya kegiatan ekonomi dan menyebabkan pengangguran dan kemiskinan.

Adapun anggaran bantuan sosial tambahan sebesar Rp 24,17 triliun yang dikucurkan pemerintah akhir pekan lalu disebut tidak cukup mengkompensasi beban yang ditanggung masyarakat.

“Beban yang berasal dari kenaikan harga dinilai lebih besar dibandingkan nominal bantuan langsung tunai (BLT) yang diterima sebesar Rp 600 ribu per keluarga penerima. Kami minta bukan hanya dikaji ulang tapi dibatalkan kenaikan harga BBM itu,” kata Dharmawan.

Reporter : STV

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here