SONNYTV.NET, Bungo – Upaya Pemerintah Kabupaten Bungo dalam memperkuat sistem akuntabilitas kinerja kembali ditegaskan melalui kehadiran Inspektorat Bungo pada Rapat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Jambi, 6–7 November 2025.
Agenda ini merupakan rangkaian evaluasi tahunan yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jambi.
Kegiatan evaluasi SAKIP menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menilai sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran, pencapaian target pembangunan, serta kualitas pelaporan kinerja di setiap perangkat daerah. Kabupaten Bungo termasuk daerah yang diminta melakukan pemaparan perkembangan implementasi SAKIP kepada tim evaluator KemenPANRB.
Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat hadir bersama kepala OPD di lingkup Kabupaten Bungo.
Pada sesi pembukaan, Tim Evaluator KemenPANRB memaparkan fokus penilaian SAKIP Tahun 2025 yang menitikberatkan pada efektivitas program berbasis hasil (result-based program), pengurangan kegiatan yang tidak memberikan dampak, hingga pentingnya penguatan indikator kinerja utama pada level kabupaten dan OPD.
Kepala Inspektorat Bungo Hj.Suryana secara aktif mengikuti rangkaian diskusi, termasuk sesi pendalaman mengenai pengawasan intern, penyelarasan perencanaan dan penganggaran, serta pemetaan risiko kinerja.
Kehadiran instansi pengawas internal pemerintah Bungo dinilai strategis karena memiliki mandat untuk memastikan seluruh OPD menerapkan prinsip akuntabilitas secara konsisten dan terukur.
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat menyampaikan perkembangan pelaksanaan SAKIP, mulai dari penataan dokumen perencanaan, perbaikan cascading kinerja, hingga evaluasi efektivitas program prioritas daerah.
Tim evaluator memberikan sejumlah catatan terkait peningkatan kualitas indikator kinerja, efektivitas program lintas sektor, serta pentingnya memperkuat budaya kinerja di lingkungan birokrasi daerah. Catatan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan bagi Pemkab Bungo dalam menyusun langkah-langkah perbaikan.
Hj.Suryana menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi pengawasan intern dan mendampingi perangkat daerah dalam menerapkan sistem akuntabilitas yang kuat.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong transformasi birokrasi di Bungo menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi hasil.
SAKIP merupakan sistem yang dirancang untuk memastikan setiap rupiah anggaran pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui evaluasi berkala, pemerintah pusat mendorong daerah untuk fokus pada program prioritas yang berdampak langsung pada pembangunan.
Menurutnya, Bagi Kabupaten Bungo, evaluasi SAKIP ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kinerja sekaligus memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Pemerintah Kabupaten Bungo menegaskan kesiapannya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari KemenPANRB dan Pemerintah Provinsi Jambi. Inspektorat Bungo bersama Bagian Organisasi Setda dan perangkat daerah lainnya akan melakukan langkah korektif, evaluasi internal, serta penyempurnaan dokumen kinerja sesuai arahan evaluator.
Pemkab Bungo juga menargetkan peningkatan nilai SAKIP pada tahun ini melalui optimalisasi program prioritas, efisiensi anggaran, dan penguatan pengendalian internal di setiap OPD.
